Peloporsumut.com, Simalungun – Sorotan publik terhadap maraknya praktik perjudian di wilayah Seribu Dolok, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, tampaknya belum membuahkan hasil signifikan. Alih-alih mereda, aktivitas ilegal tersebut justru diduga semakin berkembang dan berlangsung terang-terangan di tengah pemukiman warga, “Simalungun (1/4/2026).
Informasi terbaru yang dihimpun menyebutkan adanya dugaan keterlibatan seorang oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) bermarga Semb4ring. Oknum tersebut disebut-sebut memiliki peran penting dalam melindungi sekaligus mengendalikan operasional praktik perjudian yang berlangsung di kawasan Jalan Merdeka, Seribu Dolo dan sudah cukup lama tak tersentuh hukum.
Berdasarkan keterangan sumber yang enggan disebutkan identitasnya, praktik perjudian jenis meja ikan-ikan masih aktif beroperasi di lokasi yang tidak jauh dari pusat aktivitas masyarakat, tepatnya di sekitar pajak (pasar) Seribu Dolok.
“Setahu saya yang bermain sekarang, bang, oknum TNI bermarga Semb4ring,” ungkap sumber tersebut kepada wartawan.
Keberadaan praktik perjudian di area padat penduduk ini menimbulkan keresahan warga. Selain melanggar hukum, aktivitas tersebut dinilai berpotensi merusak ketertiban sosial dan keamanan lingkungan.
Lebih jauh, dugaan keterlibatan oknum aparat negara dalam aktivitas ilegal ini disebut-sebut menjadi kendala serius bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai komitmen pemberantasan perjudian di wilayah tersebut.
Pihak terkait direncanakan akan segera dimintai klarifikasi. Konfirmasi akan diajukan kepada Kepala Penerangan Kodam I/Bukit Barisan guna menindaklanjuti dugaan keterlibatan oknum TNI tersebut.
Sementara itu, Kapolres Simalungun, Marganda Aritonang, hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi ketika dikonfirmasi terkait maraknya praktik perjudian di wilayah hukumnya.
Hingga berita ini diturunkan, aktivitas perjudian di Seribu Dolok masih dilaporkan berlangsung, memunculkan desakan publik agar aparat bertindak tegas tanpa pandang bulu.
(Red/Tim).
